MK Putuskan Uji Materi Ketentuan Masa Jabatan Hakim MK

Ad Widget
Gedung Mahkamah Konstitusi

Nusantaraaktual.com, Jakarta – Dalam siaran pers, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada Senin (20/6) pukul 11.00WIB. Terdapat 3 (tiga) nomor perkara yang menguji UU MK ini, yaitu Perkara 90/PUU-XVIII/2020, 96/PUU-XVIII/2020, dan 100/PUU-XVIII/2020.

Permohonan perkara 90/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, seorang dosen yang menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII). Dalam permohonannya, Allan berpandangan bahwa masalah tata cara pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara di bidang legislasi cenderung diabaikan. Kemudian dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon juga menjabarkan norma-norma yang dipersoalkannya secara materiil, yaitu norma Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22 jo Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 ayat (1) huruf b, dan Pasal 87 huruf b, yang seluruhnya berkenaan dengan syarat usia seorang hakim konstitusi. Secara khusus, Allan menjelaskan bahwa alasan kenaikan syarat usia hakim konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun, tidak ditemukan dalam naskah akademik UU a quo. Menurutnya, terlepas dari ketentuan-ketentuan tersebut, calon hakim konstitusi harus dimaknai telah memiliki hak konstitusional untuk dapat diangkat sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai kriteria hakim konstitusi.

Sementara perkara 96/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. Pemohon menganggap, seharusnya Pasal 87 huruf b selengkapnya berbunyi, “Hakim Konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undangan ini diundangkan meneruskan jabatannya apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang ini dan mengakhiri tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun”. Pasal yang “menganggap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat memenuhi syarat” telah mempermanenkan Hakim Konstitusi yang tidak memenuhi syarat untuk menjalankan jabatannya sampai dengan 15 (lima belas) tahun ini telah menutup hak konstitusional Pemohon memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan.

Untuk Perkara 100/PUU-XVIII/2020 dimohonkan oleh R. Violla Reinida Hafidz (Pemohon I), M. Ihsan Mualana (Pemohon II), Rahmah Mutiara (Pemohon III), Korneles Materay (Pemohon IV), Beni Kurnia Ilahi (Pemohon V), Giri Ahmad Taufik (Pemohon VI), dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh (Pemohon VII). Perkara ini memohon Pengujian Formil dan Materiil terhadap Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), serta Pasal 87 huruf a dan huruf b UU MK dan Pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 UU MK.

Dalam alasan pengujian formil norma, Pemohon menilai pembentuk UU melakukan penyelundupan
hukum dengan dalih menindaklanjuti putusan MK. Revisi UU MK ini juga tidak memenuhi syarat carry over, pembentuk UU melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Revisi UU MK juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan hanya merupakan formalitas belaka. Proses pembahasannya dilakukan secara tertutup dengan tidak melibatkan publik. Revisi UU MK berdasar hukum UU yang invalid. Sedangkan untuk pengujian materil, para Pemohon mempersoalkan limitasi latar belakang calon hakim usulan Mahkmah Agung dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU MK dan kedudukan calon hakim konstitusi sebagai representasi internal lembaga pengusul. Selain itu, sambung Kurnia, para Pemohon juga mendalilkan penafsiran konstitusional terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi dalam Pasal 19 UU MK beserta Penjelasannya dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU MK. Ditambahkan oleh Kurnia bahwa Pemohon juga mempersoalkan penafsiran konstitusional usia minimal menjadi hakim konstitusi dan masa bakti hakim konstitusi.

Pada sidang Selasa (25/8) Ahli Hukum dari Universitas Islam Indonesia Idul Rishan selaku Ahli Pemohon perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 memaparkan bahwa ketentuan hakim konstitusi dapat mengakhiri masa tugasnya hingga usia 70 tahun atau selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun merupakan penyimpangan terhadap jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman sebagaimana telah ditentukan melalui Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945. Sebab menurut Idul, masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjalankan tugasnya dapat diubah sewaktu-waktu atas dasar kepentingan dan motif politik tertentu dari pembentuk UU.

Pada kesempatan berikutnya, Peneliti PSHK UII Despan Heryansyah dalam keterangannya sebagai ahli menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai aspek formil sangat dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perUUan. Sebab, hal tersebut merupakan wujud dari kontrak sosial. Mengutip pendapat Luc J. Wintgens, Despan mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu tentang teori pembentukan UU telah berkembang sebagai sebuah paradigma baru dalam melihat hubungan rakyat sebagai sumber legitimasi dengan badan pembentuk UU. Secara sederhana, rakyat digambarkan telah memberikan legitimasi kepada badan pembentuk UU untuk membentuk norma yang mencerminkan kehendak publik. Relasi yang demikian ini dapat disebut sebagai relasi satu arah dari rakyat kepada negara. Sementara itu, lanjut Despan, dalam perkembangan teori legisprudensi kontrak sosial tersebut dapat dilihat dari perspektif trade of person. (BW)

Related Posts

Ad Widget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *